ManadoTopics_Sulawesi Utara

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menyesalkan terbitnya kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga sebesar 250 persen. Kebijakan tersebut sontak kemudian memicu aksi demonstrasi secara besar-besaran yang menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya saat ini. Menanggapi polemik tersebut, Menteri Sekretaris…

Oleh: Ramdhani Hidayat Pemerintah daerah belakangan ini mengambil langkah strategis dengan menaikkan pajak daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal. Kebijakan ini merupakan hasil analisis kebutuhan riil anggaran daerah, bukan tekanan dari pemerintah pusat. Dalam situasi pasca-pandemi, permintaan publik terhadap peningkatan pelayanan di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur semakin tinggi. Langkah ini…

Oleh: Winna Nartya *) Dalam perdebatan publik, hilirisasi kerap direduksi menjadi larangan ekspor bahan mentah atau pembangunan smelter. Padahal, substansi kebijakan ini jauh melampaui industri berat. Staf Khusus Menteri Investasi dan Hilirisasi, Sona Maesana, menekankan bahwa hilirisasi adalah soal penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan, kemandirian ekonomi, dan pembukaan lapangan kerja,…

Oleh: Arifah Winarni *) Dari sudut pandang manajemen kebijakan, hilirisasi yang baik bukan sekadar menambah pabrik atau melarang ekspor bahan mentah, melainkan membangun ekosistem nilai tambah yang mengaitkan investasi, pemasok lokal, talenta, dan pasar sehingga tercipta pekerjaan berkualitas. Desain kebijakan diuji pada tiga hal: keberpihakan pada pelaku lokal, kepastian dan…

Oleh: Nancy Dora Hilirisasi telah menjadi strategi kunci yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka jutaan lapangan kerja baru di berbagai sektor strategis. Kebijakan ini terbukti mampu mengubah paradigma pembangunan dari sekadar mengekspor bahan mentah menjadi memproduksi barang bernilai tambah tinggi, sehingga menciptakan peluang kerja yang luas bagi…

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) membuka jutaan lapangan kerja berkualitas melalui percepatan investasi dan hilirisasi sumber daya alam serta sektor strategis lainnya. ”Danantara adalah lembaga pengelola investasi dengan aset dalam kelolaan lebih dari US$ 1 triliun. Lembaga ini hadir untuk mendorong…

Oleh: Rahman Prawira )* Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menorehkan prestasi gemilang pasca peluncuran badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang berfungsi sebagai superholding BUMN. Dengan mandat mengelola aset nasional senilai sekitar US$ 900 miliar atau sekitar Rp14.700 triliun, Danantara tampil sebagai motor baru dalam arsitektur ekonomi Indonesia modern. Kehadiran Danantara dinilai mampu memperkuat…

Oleh: Sadam Alghifari )* Pemerintah, melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), menunjukkan komitmen nyata dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Meskipun bergerak dalam lingkup investasi strategis nasional, Danantara berperan penting dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya dalam mendukung sektor UMKM, penyediaan perumahan rakyat, serta peningkatan ekonomi desa. Kehadiran lembaga…

Oleh : Andika Pratama Transformasi ekonomi Indonesia tengah memasuki babak baru melalui strategi hilirisasi yang kian masif di berbagai sektor strategis. Hilirisasi bukan sekadar jargon pembangunan, melainkan langkah konkret untuk mengubah struktur ekonomi dari berbasis ekspor bahan mentah menjadi pengolahan bernilai tambah tinggi. Langkah ini diyakini mampu memperkuat fondasi perekonomian…

Jakarta, — Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan perdananya di Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) akan menjadi motor penggerak pemerataan ekonomi dari desa ke kota. Ia optimistis program ini mampu menciptakan lapangan kerja secara masif. Menurut Prabowo, koperasi di setiap desa bukan hanya akan menggerakkan…