-
Continue reading →: Wujudkan Swasembada Pangan, Pemerintah Jadikan Papua Pilar Ketahanan Nasional
Oleh : Loa Murib Pangan merupakan salah satu pilar penting bagi ketahanan nasional. Ketersediaan pangan yang cukup, berkualitas, dan terjangkau menjadi syarat mutlak agar bangsa Indonesia dapat menjaga stabilitas sosial, politik, dan ekonomi. Pemerintah telah menempatkan isu kedaulatan pangan sebagai prioritas strategis dalam pembangunan nasional. Salah satu langkah besar yang…
-
Continue reading →: Pemerintah Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi Pasca Pembebasan Bersyarat Setya Novanto
Jakarta – Pemerintah menegaskan kembali komitmennya dalam memberantas praktik korupsi di Indonesia, menyusul pembebasan bersyarat mantan Ketua DPR Setya Novanto. Presiden Prabowo Subianto berkomitmen akan tetap berada di garis terdepan dalam upaya menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas memastikan sikap Presiden Prabowo terhadap penegakan hukum…
-
Continue reading →: Pembebasan Setya Novanto Sesuai Aturan, Pemerintah Teruskan Upaya Pemberantasan Korupsi
Jakarta — Pemerintah memastikan keputusan bebas bersyarat terhadap terpidana kasus korupsi proyek KTP elektronik, Setya Novanto, dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto menegaskan bahwa kebijakan tersebut telah melewati proses asesmen dan sesuai dengan putusan peninjauan kembali (PK) yang dikabulkan Mahkamah Agung. “Iya, karena…
-
Continue reading →: Presiden Prabowo di Garis Terdepan Pemberantasan Korupsi
Oleh : Maya Sasmita )* Pemberantasan korupsi kembali ditegaskan sebagai salah satu agenda strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Komitmen ini menjadi penanda kuat bahwa arah kebijakan negara tetap konsisten dalam menjaga supremasi hukum, sekalipun dinamika politik dan isu publik terus berkembang. Momentum pembebasan bersyarat terhadap mantan Ketua…
-
Continue reading →: Pemerintah Pastikan Pembebasan Bersyarat Sesuai Prosedur, Komitmen Antikorupsi Tetap Tegas
Oleh: Astrid Syafira Pembebasan bersyarat terhadap mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto, telah dilakukan melalui prosedur hukum yang berlaku. Keputusan ini memicu beragam respons dari publik, namun pemerintah memastikan bahwa prosesnya telah mengikuti mekanisme sah. Langkah tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia tetap berjalan sesuai koridor aturan, tanpa intervensi…
-
Continue reading →: Jaga Kesucian Bulan Kemerdekaan, Tolak Pengibaran Bendera Bajak Laut
JAKARTA – Selama momentum bulan Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah menegaskan pentingnya menjaga kesucian simbol kebangsaan, Merah Putih. Bendera ini tidak boleh dicampuri simbol asing, termasuk bendera bajak laut dari serial One Piece. Sikap ini diambil agar marwah dan kehormatan perjuangan bangsa tetap terjaga. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi…
-
Continue reading →: Berbagai Elemen Masyarakat Serukan Hormati Merah Putih, Tolak Bendera Bajak Laut
JAKARTA – Selama bulan Kemerdekaan Republik Indonesia ke -80, sejumlah pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat menyerukan agar masyarakat menjunjung tinggi kehormatan Bendera Merah Putih serta menolak fenomena pengibaran bendera bajak laut yang sempat viral. Seruan ini menjadi pengingat bahwa simbol negara adalah perekat persatuan bangsa dan tidak boleh digantikan oleh…
-
Continue reading →: Pajak Daerah Adalah Kewenangan Pemda
Jakarta – Pemerintah Pusat menegaskan tidak terlibat dalam kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang belakangan menuai sorotan publik. Lonjakan tarif pajak di sejumlah daerah disebut sebagai keputusan murni pemerintah daerah dan DPRD setempat melalui Peraturan Daerah (Perda). Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan…
-
Continue reading →: Pemerintah Pusat Pastikan Tidak Terlibat dalam Kebijakan Kenaikan Pajak Daerah
Jakarta – Pemerintah pusat menegaskan tidak terlibat dalam kebijakan kenaikan pajak di daerah, termasuk polemik Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Penegasan ini disampaikan untuk merespons anggapan bahwa kenaikan pajak terjadi akibat minimnya anggaran dari pusat. Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengimbau…
-
Continue reading →: Pemerintah Pastikan Kebijakan Pajak Daerah Tidak Dipengaruhi Anggaran Pusat
Oleh: Nindya Putri )* Pemerintah pusat menegaskan bahwa polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah daerah. Penegasan ini disampaikan untuk meredam opini publik yang mengaitkan kebijakan tersebut dengan efisiensi anggaran di tingkat pusat. Penjelasan ini…
