-
Continue reading →: Waspadai Potensi Intervensi Asing Dalam Demonstrasi Menolak UU TNI
Jakarta – Gelombang demonstrasi yang menolak Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) tengah menjadi perhatian publik. Di tengah aksi-aksi yang terus berlangsung di berbagai daerah, muncul kekhawatiran bahwa ada potensi intervensi asing yang dapat memperkeruh situasi dan mengganggu stabilitas nasional. Pemerintah, aparat keamanan, serta masyarakat diminta untuk tetap waspada terhadap…
-
Continue reading →: Ketidakpuasan Terhadap UU TNI Dapat Dilakukan Melalui Mekanisme yang Berlaku
Oleh: Darmaji Sadat *) Pengesahan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) mengajukan gugatan uji formil ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan alasan bahwa proses revisi UU TNI diduga memiliki kecacatan prosedural. Langkah ini…
-
Continue reading →: Elemen Masyarakat Dukung Pengesahan UU TNI
Oleh Luthfi Duta Hartono )* Dukungan terhadap pengesahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat. Langkah ini dinilai sebagai upaya strategis untuk memperkuat sistem pertahanan nasional serta memastikan profesionalisme militer tetap terjaga. Meski terdapat perdebatan di sejumlah kalangan, banyak pihak yang memahami bahwa revisi ini…
-
Continue reading →: Pemerintah Kawal THR Sesuai Regulasi demi Perputaran Ekonomi yang Sehat
Jakarta – Pemerintah telah mendistribusikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pencairan THR telah dimulai pada hari Senin, 17 Maret 2025 lalu, dan mencakup berbagai komponen pegawai pemerintah, seperti PNS, PPPK, anggota Polri, prajurit TNI, dan PPNPN. Langkah ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat…
-
Continue reading →: Perintah Awasi Ketat THR Sesuai Ketentuan, Hingga Konsumsi Masyarakat Terdorong
Jakarta – Pemerintah daerah di berbagai wilayah memperketat pengawasan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2025. Langkah ini tidak hanya memastikan hak pekerja terpenuhi, tetapi juga menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya konsumsi masyarakat jelang Idulfitri 2025.Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) melakukan pengawasan khusus terhadap…
-
Continue reading →: Kebijakan Tegas Pemerintah: THR Wajib Sesuai Hak Pekerja, Tidak Boleh Dicicil
Oleh: Abdul Gani )* Pemerintah telah mengambil sikap tegas terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja, memastikan bahwa hak tersebut tidak boleh dicicil dan harus dibayarkan sesuai ketentuan. Kebijakan ini menegaskan bahwa perusahaan wajib membayarkan THR paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri, sebagai bentuk penghormatan terhadap…
-
Continue reading →: Pemerintah Kawal THR Sesuai Regulasi demi Putaran Ekonomi yang Sehat
Oleh : Aristika Utami Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak pekerja yang telah diatur dalam regulasi ketenagakerjaan di Indonesia. Setiap tahun, pemerintah memastikan bahwa perusahaan mematuhi kewajiban ini agar kesejahteraan pekerja tetap terjaga sekaligus menjaga perputaran ekonomi tetap sehat. Dengan adanya pengawasan yang ketat terhadap pembayaran THR, daya beli masyarakat…
-
Continue reading →: Pemerintah Pastikan Kejar OPM Pelaku Kejahatan Guru di Yahukimo
Jakarta – Pemerintah melalui aparat keamanan memastikan akan mengejar pelaku kekerasan yang dilakukan oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Kejadian tersebut terjadi pada Jumat, 21 Maret 2025, yang mengakibatkan satu guru meninggal dunia dan enam lainnya terluka, serta fasilitas pendidikan dibakar oleh kelompok…
-
Continue reading →: Berbagai Pihak Kecam Pembunuhan Guru di Papua oleh OPM
Jakarta – Papua kembali berduka setelah seorang guru ditemukan tewas akibat serangan yang diduga dilakukan oleh kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM). Insiden tragis ini terjadi di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, dan langsung menuai kecaman dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, organisasi kemanusiaan, hingga masyarakat luas. Wakil Ketua…
-
Continue reading →: Pemerintah Kecam Serangan OPM ke Guru di Yahukimo Papua
Oleh: Bara Winatha*) Pemerintah mengecam keras aksi kekerasan yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap para guru dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Serangan tersebut menargetkan tujuh orang yang terdiri dari guru dan tenaga kesehatan, mengakibatkan satu orang guru asal Nusa Tenggara Timur (NTT) meninggal…
