-
Continue reading →: Momentum Lebaran 2025 Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Jakarta – Momentum Lebaran 2025 menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional, dengan konsumsi rumah tangga diperkirakan meningkat tajam. Hal ini dikarenakan serangkaian kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Sarman Simanjorang, mengungkapkan bahwa optimalisasi berbagai stimulus dari pemerintah, seperti bansos, diskon tiket pesawat,…
-
Continue reading →: Pemerintah Optimalkan Momentum Lebaran Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Oleh: Farhan Farisan )* Pemerintah memanfaatkan momentum Hari Raya Idulfitri untuk mendongkrak pertumbuhan perekonomian nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan sisi permintaan dan penawaran. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama 2025, pemerintah mendorong peningkatan demand dan supply dalam mendukung pergerakan ekonomi saat libur…
-
Continue reading →: Pemerintah Undang Para Ahli Berkapasitas untuk Beri Masukan pada RUU Polri
Jakarta – Pemerintah bersama DPR RI berkomitmen untuk memastikan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai pihak yang berkapasitas. Dalam upaya menjaga transparansi, pemerintah akan mengundang para ahli hukum, akademisi, serta masyarakat sipil guna memberikan masukan terhadap…
-
Continue reading →: Pemerintah Jamin Masukan dan Usulan Masyarakat Terserap dalam RUU Polri
Jakarta – Pemerintah memastikan bahwa pembahasan Revisi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia (RUU Polri) akan melibatkan partisipasi publik secara luas. Wakil Ketua Komisi III DPR, Hinca Panjaitan, menegaskan bahwa DPR akan bersikap terbuka terhadap berbagai masukan masyarakat dalam penyusunan revisi RUU Polri dan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hinca…
-
Continue reading →: Pemerintah Persilakan Masyarakat Sampaikan Aspirasi dalam RUU Polri
Oleh : Dirandra Falguni )* Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memastikan bahwa masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri). Komitmen ini sejalan dengan prinsip transparansi dalam proses legislasi yang terus dijaga oleh DPR RI, khususnya Komisi III…
-
Continue reading →: RUU Polri Dorong Penguatan Kelembagaan dan Perjelas Kewenangan Tugas
Oleh: Hendri Rahardjo Rancangan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kelembagaan Polri sekaligus memastikan kejelasan kewenangan dalam menjalankan tugasnya. Dengan semangat reformasi dan profesionalisme, RUU ini akan menghadirkan institusi Polri yang semakin transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap tantangan zaman. RUU ini merupakan penyempurnaan…
-
Continue reading →: Program MBG: Langkah Nyata Pemerintah Membangun Ekonomi Lokal
Oleh : Ricky Rinaldi Mendukung petani dan nelayan bukan hanya soal meningkatkan produksi, tetapi juga membangun kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Pemerintah, melalui kerja sama dengan MBG, terus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan menghadirkan program pemberdayaan masyarakat. Program ini tidak sekadar memberikan bantuan, tetapi juga membuka jalan bagi petani…
-
Continue reading →: Program MBG untuk Anak dan Ibu Hamil Curi Perhatian Dunia
Oleh: Feronika Moyasinta)* Di tengah dunia yang semakin peduli dengan kesehatan ibu dan anak, Indonesia meluncurkan sebuah program yang mendapat perhatian luas, baik di tingkat domestik maupun internasional. Program yang dikenal dengan nama MBG (Makanan Bergizi) bertujuan untuk memberikan asupan gizi yang optimal bagi ibu hamil dan anak-anak, terutama yang…
-
Continue reading →: Tidak Ada Muatan Terselubung, Revisi UU TNI Memperkuat Keamanan Negara
Oleh: Bara Winatha )* Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) merupakan langkah maju dalam memperkuat pertahanan dan stabilitas nasional. Tidak ada kepentingan tersembunyi dalam revisi ini, melainkan penyesuaian terhadap kebutuhan zaman guna memastikan TNI tetap profesional dalam menjaga kedaulatan negara. Kekhawatiran mengenai kembalinya dwifungsi…
