-
Continue reading →: Rumah Buruh Bentuk Keberpihakan Pemerintah kepada Kelompok Pekerja
Oleh : Andre Lesmana )* Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan keadilan sosial, termasuk dalam memastikan kelompok pekerja memperoleh hak-hak dasar yang layak. Salah satu bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada para buruh adalah melalui program perumahan untuk buruh, yaitu penyediaan hunian terjangkau yang layak huni untuk para pekerja dan keluarganya.…
-
Continue reading →: RUU KUHAP Hadirkan Reformasi Hukum Berbasis Nilai Kebangsaan
Jakarta – Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Habiburokhman, menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) kali ini membawa semangat baru dalam reformasi hukum yang mengedepankan nilai kebangsaan dan perlindungan hak asasi manusia. Ia mengungkapkan bahwa pembahasan serupa sempat dilakukan…
-
Continue reading →: Kebijakan RUU KUHAP Dukung Supremasi Hukum Nasional
Oleh: Nisa Amalia )* Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menandai babak baru dalam penguatan sistem hukum nasional. Pemerintah bersama DPR RI menunjukkan komitmen kuat dalam membangun sistem peradilan pidana yang tidak hanya efisien secara prosedural, tetapi juga berkeadilan…
-
Continue reading →: Pemerintah Terus Utamakan Kepentingan Nasional dalam Negosiasi Hadapi Kebijakan Tarif Trump
JAKARTA — Pemerintah Indonesia terus mengedepankan kepentingan nasional dalam proses negosiasi menanggapi kebijakan tarif perdagangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pasalnya, kebijakan resiprokal yang telah diumumkan oleh Trump pada awal April 2025 tersebut menaikkan tarif impor di Indonesia hingga 32 persen dan menimbulkan dampak signifikan terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia.…
-
Continue reading →: Mendukung Langkah Cepat Pemerintah Respon Dinamika Tarif Trump dengan Negosiasi
JAKARTA — Berbagai pihak mendukung penuh bagaimana gerak langkah cepat dari pemerintah dalam merespon terjadinya dinamika akibat kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump. Pemerintah Indonesia bergerak cepat merespons kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan memilih jalur negosiasi ketimbang retaliasi.Tim negosiasi tarif dagang Indonesia yang dipimpin Menteri Koordinator…
-
Continue reading →: Strategi Pemerintah Negoisasi Tarif Trump Buka Peluang Transformasi Ekonomi Nasional
Oleh : Aldia Putra )* Pemerintah Indonesia melangkah tegas dalam merespons kebijakan tarif dagang yang diberlakukan Amerika Serikat (AS) awal April 2025. Alih-alih memilih jalan retaliasi, pemerintah lebih mengutamakan pendekatan diplomatik dengan menginisiasi negosiasi strategis yang kini memasuki tahap teknis. Berkat negosiasi yang pemerintah RI lakukan dengan Amerika Serikat, hal…
-
Continue reading →: Pemerintah Perkuat Konsumsi Domestik Cegah Pelemahan Ekonomi
JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat konsumsi domestik sebagai langkah strategis untuk mencegah pelemahan ekonomi akibat dinamika global. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan pemerintah aktif memitigasi dampak perang dagang global, terutama dengan Amerika Serikat, melalui negosiasi dan penguatan koordinasi antar kementerian. “Pemerintah AS menunda tarif resiprokal selama 90 hari, namun tetap…
-
Continue reading →: Pemerintah Terus Lakukan Langkah Strategis Cegah Pelemahan Ekonomi
Oleh :Andika Pratama )* Dalam situasi global yang tidak menentu, pemerintah Indonesia terus menunjukkan kewaspadaan tinggi dan kesigapan dalam merespons berbagai tekanan eksternal yang berpotensi melemahkan ekonomi nasional. Ketegangan geopolitik, disrupsi rantai pasok, hingga fluktuasi harga komoditas global menjadi tantangan nyata yang menguji daya tahan ekonomi negara. Namun demikian, langkah-langkah…
-
Continue reading →: Inovasi dan Digitalisasi Jadi Kunci Ekonomi Indonesia Hadapi Badai Global
Oleh : Ricky Rinaldi Di tengah gejolak ekonomi global yang tidak menentu, Indonesia menunjukkan ketahanan dan daya saingnya dengan mengandalkan dua kunci utama: inovasi dan digitalisasi. Pemerintah secara aktif mendorong transformasi digital di berbagai sektor untuk memperkuat perekonomian nasional, meningkatkan efisiensi, dan memperluas akses ke layanan serta peluang ekonomi. Transformasi…
-
Continue reading →: Revisi UU UMKM Disiapkan untuk Perluas Perlindungan dan Inklusi Pelaku Usaha
Jakarta – Pemerintah bersama DPR RI tengah menyusun langkah strategis dalam merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) guna memperkuat peran UMKM sebagai pilar ekonomi nasional. Komitmen ini disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI, Rahmawati Zainal Paliwang. Rahmawati menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh…
