ManadoTopics_Sulawesi Utara

JAKARTA — DPR RI resmi menjawab aspirasi publik dengan menghapus tunjangan perumahan anggota dewan sejak 31 Agustus 2025. Keputusan tersebut menjadi langkah konkret parlemen dalam menindaklanjuti tuntutan 17+8 yang disuarakan masyarakat dan mahasiswa dalam beberapa pekan terakhir. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, kebijakan itu diambil sebagai bentuk…

JAKARTA — DPR RI secara resmi telah menghapus tunjangan perumahan bagi anggota dewan serta menunda seluruh moratorium kunjungan ke luar negeri, kecuali undangan resmi kenegaraan. Keputusan tersebut diberlakukan sejak 31 Agustus 2025 sebagai wujud nyata dari bagaimana komitmen kuat seluruh anggota parlemen dalam menindaklanjuti adanya aspirasi masyarakat terkait dengan 17+8…

Oleh : Zaki Walad )* Keputusan DPR RI untuk menghapus tunjangan perumahan anggota dewan sejak 31 Agustus 2025 menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Langkah tersebut bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan wujud nyata keseriusan parlemen dalam mendengarkan aspirasi masyarakat.  Selama beberapa pekan terakhir ini, publik menyuarakan tuntutan 17+8 melalui…

Oleh : Faradiba Quena )* DPR RI telah menunjukkan bagaimana langkah nyata dari keberpihakan parlemen tersebut terhadap suara rakyat dengan bergerak cepat dalam mengambil langkah mencabut tunjangan perumahan anggota dewan per 31 Agustus 2025. Keputusan itu bukan hanya sekadar melakukan pemangkasan fasilitas saja, melainkan juga sekaligus sebagai bentuk komitmen politik…

Manokwari – Sejumlah tokoh masyarakat, adat, dan agama di Papua menegaskan pentingnya menjaga ketertiban serta menolak segala bentuk provokasi terkait gelombang demonstrasi yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Para tokoh menilai, dinamika politik di tingkat nasional, termasuk aksi di Jakarta dan kota-kota besar lain, tidak semestinya memengaruhi stabilitas di…

Oleh : Yohanes Wandikbo )* Gelombang demonstrasi yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia beberapa waktu terakhir, termasuk di Papua, menghadirkan dinamika tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Aksi turun ke jalan yang berubah menjadi kericuhan bukan hanya menimbulkan keresahan, tetapi juga berpotensi merusak tatanan sosial dan pembangunan yang tengah berjalan. Dalam konteks…

Jakarta, – Pemerintah bersama PT PLN (Persero) resmi mempercepat implementasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Langkah ini bertujuan memperkuat swasembada energi nasional, mempercepat transisi menuju energi bersih, sekaligus menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. RUPTL 2025–2034 menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW hingga tahun 2034, dengan porsi…

Oleh : Adhika Utama Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam meneguhkan program swasembada energi sebagai salah satu pilar utama dalam strategi pembangunan nasional, tidak hanya demi kemandirian energi, melainkan juga sebagai peluang terciptanya lapangan kerja yang luas dan berkualitas. Dengan semangat mewujudkan ketahanan energi dalam negeri, pemerintah menyusun sejumlah kebijakan yang…

Oleh : Arka Dwi Francesco )* Pemerintah Indonesia semakin mempertegas prioritas nasional berupa swasembada energi sebagai pilar ekonomi baru, sekaligus penggerak utama penciptaan lapangan kerja. Di tengah tantangan ketahanan pasokan dan ketegangan geopolitik global, tekad ini menjadikan energi mandiri sebagai fondasi penting bagi kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Langkah ini juga…

Jakarta – Pemerintah terus memperluas jangkauan program prioritas nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dua di antaranya adalah program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan Koperasi Merah Putih, yang baru-baru ini dipantau langsung oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polhukam, Marsma…